BRK Andir

Loading

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Memerangi Pelanggaran Hukum

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Memerangi Pelanggaran Hukum


Pelanggaran hukum merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Peran pemerintah dan masyarakat dalam memerangi pelanggaran hukum sangatlah penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. Namun, seringkali terjadi ketidakseimbangan antara peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya memerangi pelanggaran hukum.

Menurut Pakar Hukum Pidana, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Peran pemerintah dalam memerangi pelanggaran hukum sangatlah vital. Pemerintah harus memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup bagi aparat penegak hukum untuk dapat bertindak secara efektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum.”

Namun demikian, tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, upaya pemerintah dalam memerangi pelanggaran hukum akan sulit untuk berhasil. Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, “Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi dan kerjasama kepada aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran hukum.”

Dalam konteks penegakan hukum, keterlibatan masyarakat juga dapat menciptakan efek jera bagi para pelaku pelanggaran hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan bahwa “Partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi pelanggaran hukum dapat menciptakan efek preventif bagi potensi pelanggar hukum lainnya.”

Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya memerangi pelanggaran hukum. Pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam melawan pelanggaran hukum. Sebaliknya, masyarakat juga perlu mendukung serta bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan di masyarakat.

Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa melalui peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam memerangi pelanggaran hukum, keadilan dan ketertiban dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.